Considering: a. that the Constitution of the Republic
of Indonesia of 1945 mandates that the state
guarantees the independence of each resident to
embrace their religion and to worship according to
the religion and belief;
b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama
untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya,
negara berkewajiban memberikan pelindungan dan
jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi
dan digunakan masyarakat;
b. that to ensure each faiths to worship and practice
her faith, the state is obliged to provide protection
and assurance of halal products consumed and used
by the people;
c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum
semua terjamin kehalalannya;
c. that the products circulating in society is not all
guaranteed halal;
d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu
produk pada saat ini belum menjamin kepastian
hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan
perundang-undangan;
d. that regulation of halal products at this time does
not guarantee legal certainty and the need to be
regulated in a legislation;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Jaminan Produk Halal;
e. that based on the considerations set forth in
paragraphs a, b, c, and d is necessary to establish the
Law of Halal Product Guarantee;